Diduga Oknum APH Polres Tuban Ikut Andil Bengkingi Tambang ilegal di Desa Hargoretno Tuban Jawa Timur

Tuban, TRaCKeRnews.online– Pertambangan Pasir Silica di Dusun Bawi Desa Hargoretno Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban semakin meresahkan masyarakat dan menjadi sorotan, serta semakin menuai tanda tanya besar bagi seluruh lapisan elemen masyarakat Jawa Timur khusunya masyarakat Tuban.

Pasalnya, pada hari Minggu (04/08/2024) sebelumnya telah di police line dan dilarang beroperasi dikarenakan terganjal perijinan, tapi kini kabarnya mulai buka beroperasi lagi. Sedangkan dari legalitas belum ada kejelasan, terkait pertambangan tersebut yang diduga ilegal namun kini kembali beroperasi lagi.

Dari penelusuran investigasi awak media, pertambangan pasir silica yang diduga ilegal tersebut telah beroperasi kembali tepat pada HUT RI ke-79, Sabtu (17/08/2024).

Menurut informasi dari warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Pemilik pertambangan tersebut merupakan oknum Kasubdalops berinisal ‘SP’ dengan pangkat AKP yang berdinas di Polres Tuban.

Lanjut nya mengatakan kepada Awak Media Agar Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat turun ke lokasi untuk Mengecek dan menghentikan pertambangan ilegal. Sehingga dapat mengungkap secara jelas dalang di balik pelaku pertambangan ilegal.

“Kepada Ditreskrimsus Polda Jatim agar segera dapat turun ke lokasi supaya bisa tau secara jelas dalang di balik pelaku pertambangan. Tidak hanya itu saja, pelaku supaya di hukum seberat-beratnya sehingga dapat membuat efek jera pelaku tambang ilegal,” harapnya.

“Jangan ada tebang pilih dalam penindakan, seharusnya APH (Aparat Penegak Hukum) dapat memberikan contoh yang baik kepada warga, bukan malah menjadi pelaku atau beking terhadap pertambangan ilegal,” imbuhnya.

Berdasarkan pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB) disebutkan, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun kenyataannya tindak penambangan diduga tanpa ijin produksi masih terjadi.

Dari hasil penelitian ilmiah diketahui bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penambangan pasir tanpa izin produksi adalah karena faktor ketidaktahuan tentang peraturan perundang-undangan, ekonomi, kurangnya sosialisasi tentang pertambangan, dan kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, sedangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan dengan cara penjatuhan dakwaan berbentuk subsidaritas, dengan dakwaan primer dan dakwaan subsidair.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap perkara tersebut meliputi beberapa usaha yaitu, usaha preventif dan usaha represif. Penegakan Hukum dalam tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin seharusnya dilakukan secara optimal dan tegas. Dan hukuman pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin harusnya dapat memberi efek jera sehingga pelaku tidak mengulanginya kembali.

Untuk aparatur hukum dan instansi yang berwenang terhadap pertambangan supaya menjelaskan tentang penyeluruhan hukum, agar masyarakat mengerti dan memahami. Agar masalah yang di hadapi tentang tindak pidana penggalian pasir tanpa ijin dapat di atasi.

Disamping itu, meskipun merasa aman tapi tambang tanpa ijin juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Sesuai dengan regulasi, Pertambangan Tanpa Izin atau PETI seharusnya terus menjadi perhatian Pemerintah.

Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Di pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto ketika dilapori aktivitas pertambangan ilegal oleh para awak media melalui pesan whatsappnya hanya menyampaikan, terima kasih atas infonya dan segera ditindak lanjuti. “Terima kasih atas infonya, dan segera ditindak lanjuti,” tandasnya. ( Red/Tim )

( Bersambung )